Etika Berbangsa Berpedoman Pada Pancasila Harus Kompak

Jakarta: MPR RI berharap perumusan arah kebijakan, kaidah pelaksanaan dan upaya penegakan etika berbangsa dan bernegara, agar berpedoman pada Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan bersama,. Apabila dalam perjalanannya Pancasila masih belum dijalankan, bukan Pancasila-nya yang salah. Sebabnya, karena ketidakmampuan merumuskan etika sebagai tindakan.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan saat membuka Konferensi Nasional Kehidupan Berbangsa dalam rangka memperingati Pekan Pancasila di Jakarta Rabu (31/5/2017).

Pancasila itu milik kita, saat ini semakin banyak negara yang ingin mempelajari Pancasila yang telah menyatukan kita sebagai bangsa, ujar Ketua DPD yang juga wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.

MPR RI pada tahun 2001 telah menerbitkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Meski kehadiran TAP ini belum dirasakan karena belum ada lembaga yang memulai dalam menjaga etika berbangsa. MPR sudah mengiingatkan agar Pancasila tidak berhenti cuma pada sistem nilai, kata Zul.

Tentu bagus saja jika dibentuk Badan Etika Kehidupan Berbangsa, kata OSO. Namun soal efektifitasnya jangan sampai tidak sejalan dengan adat dan tradisi.

“Sebab etika itu tidak berupa teks tertulis sama dengan adat dan tradisi. Sebenarnya hanya orang – orang yang bermoral saja yang terpanggil menjaga etika dengan benar” , tegasnya.

Zulhas malah minta lebih jauh agar penerapan etika tidak harus menunggu seperti penegakan hukum. “Barang siapa pejabat yang melanggar etika langsung dipecat dari pada penuh – penuhi penjara saja”, tegasnya.

Pimpinan MPR RI mengamini bahwa nilai- nilai berbangsa mulai memudar. Makanya kita sebenarnya rindu etika berbangsa jadi cita – cita luhur benegara,,kata Zul.

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menyoroti pengambilan keputusan termasuk di MPR yang telah meninggalkan prinsip musyawarah dengan benar. Semua putusan diputuskan oleh partai politik tanpa melibatkan unsur golongan. Prinsip musyawarah semakin tergerus oleh eleksi atau pemilu sejak reformasi. Sehingga prinsip musyawarah yang tunduk pada yang benar yang hidup di nagari Minangkabau , telah diambil oleh Negeri Sembilan, Malaysia.

sumber berita : formatnews.com

Tweet